amis, 05 Februari 2009
Peran Guru Dalam Membangkitkan Motivasi Belajar Siswa
Motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Adapun menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "feeling" dan di dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Mc. Donald ini mengandung tiga elemen/ciri pokok dalam motivasi itu, yakni motivasi itu mengawalinya terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya feeling, dan dirangsang karena adanya tujuan.
Namun pada intinya bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar.
Motivasi ada dua, yaitu motivasi Intrinsik dan motivasi ektrinsik.
• Motivasi Intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri.
• Motivasi Ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar.
Bagi siswa yang selalu memperhatikan materi pelajaran yang diberikan, bukanlah masalah bagi guru. Karena di dalam diri siswa tersebut ada motivasi, yaitu motivasi intrinsik. Siswa yang demikian biasanya dengan kesadaran sendiri memperhatikan penjelasan guru. Rasa ingin tahunya lebih banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berbagai gangguan yang ada disekitarnya, kurang dapat mempengaruhinya agar memecahkan perhatiannya.
Lain halnya bagi siswa yang tidak ada motivasi di dalam dirinya, maka motivasi ekstrinsik yang merupakan dorongan dari luar dirinya mutlak diperlukan. Di sini tugas guru adalah membangkitkan motivasi peserta didik sehingga ia mau melakukan belajar.
Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, sebagai berikut:
1. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik.
Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai Tujuan Instruksional Khusus yang akan dicapainya kepada siwa. Makin jelas tujuan maka makin besar pula motivasi dalam belajar.
2. Hadiah
Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi.
3. Saingan/kompetisi
Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya.
4. Pujian
Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun.
5. Hukuman
Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya.
6. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar
Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke peserta didik.
7. Membentuk kebiasaan belajar yang baik
8. Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok
9. Menggunakan metode yang bervariasi, dan
10. Menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran
(Sumber : http://bruderfic.or.id)
Rabu, 04 Februari 2009
Kriteria Kinerja Guru
Disusun, Kriteria Kinerja Guru
Jakarta, Kamis (22 Januari 2009) -- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Depdiknas akan menyusun kriteria kinerja guru. Dirjen PMPTK Baedowi mengatakan, kriteria kinerja ini akan dijadikan indikator untuk melakukan pembayaran tunjangan profesi guru. Selain itu, dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan profesional guru bagi yang telah mendapatkan sertifikat profesi.
Baedhowi mengatakan, penerbitan sertifikat profesi bagi guru adalah untuk keprofesiannya, tetapi pembayaran tunjangan profesi adalah berdasarkan atas kinerjanya. Salah satu syaratnya, kata dia, sesuai Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dalam satu minggu. "Jadi kinerjanya itu walaupun memenuhi 24 jam tatap muka, tetapi harus dilihat indikator kinerja yang sekarang sedang dikerjakan," katanya usai mengikuti acara penandatanganan MoU bidang pendidikan antara Indonesia dengan Turki di Depdiknas, Jakarta, Kamis (22/1/2009).
Baedhowi menyebutkan, jumlah kumulasi guru yang telah disertifikasi pada 2007 dan 2008 adalah sekitar 360.000 orang. Mulai Januari 2009, kata dia, sudah dipersiapkan pembayaran tunjangan profesinya. Sementara, target guru yang disertifikasi pada 2009 adalah sebanyak 200.000 orang dan pembayaran tunjangan profesinya akan dimulai pada 2010. "Pembayaran ditujukan terutama bagi peserta yang sudah lulus lama, sedangkan yang baru lulus diminta melengkapi berkas untuk diterbitkan SK tunjangan profesi pendidik," katanya.
Baedhowi menegaskan, tidak ada perubahan dalam sistem sertifikasi guru, tetapi perubahan pada pekerjaan kepengawasan terutama bagi pengawas dalam jabatan. Menurut dia, untuk menjaga agar pengawas bekerja secara profesional diperlukan pengawas yang betul - betul memahami proses pembelajaran. "Kalau pengawas tidak menguasai proses pembelajaran kan sulit. Oleh karena itu, dicari mereka yang punya pengalaman sebagai guru atau kepala sekolah," katanya.***
Sumber: Pers Depdiknas
Jakarta, Kamis (22 Januari 2009) -- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Depdiknas akan menyusun kriteria kinerja guru. Dirjen PMPTK Baedowi mengatakan, kriteria kinerja ini akan dijadikan indikator untuk melakukan pembayaran tunjangan profesi guru. Selain itu, dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan profesional guru bagi yang telah mendapatkan sertifikat profesi.
Baedhowi mengatakan, penerbitan sertifikat profesi bagi guru adalah untuk keprofesiannya, tetapi pembayaran tunjangan profesi adalah berdasarkan atas kinerjanya. Salah satu syaratnya, kata dia, sesuai Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dalam satu minggu. "Jadi kinerjanya itu walaupun memenuhi 24 jam tatap muka, tetapi harus dilihat indikator kinerja yang sekarang sedang dikerjakan," katanya usai mengikuti acara penandatanganan MoU bidang pendidikan antara Indonesia dengan Turki di Depdiknas, Jakarta, Kamis (22/1/2009).
Baedhowi menyebutkan, jumlah kumulasi guru yang telah disertifikasi pada 2007 dan 2008 adalah sekitar 360.000 orang. Mulai Januari 2009, kata dia, sudah dipersiapkan pembayaran tunjangan profesinya. Sementara, target guru yang disertifikasi pada 2009 adalah sebanyak 200.000 orang dan pembayaran tunjangan profesinya akan dimulai pada 2010. "Pembayaran ditujukan terutama bagi peserta yang sudah lulus lama, sedangkan yang baru lulus diminta melengkapi berkas untuk diterbitkan SK tunjangan profesi pendidik," katanya.
Baedhowi menegaskan, tidak ada perubahan dalam sistem sertifikasi guru, tetapi perubahan pada pekerjaan kepengawasan terutama bagi pengawas dalam jabatan. Menurut dia, untuk menjaga agar pengawas bekerja secara profesional diperlukan pengawas yang betul - betul memahami proses pembelajaran. "Kalau pengawas tidak menguasai proses pembelajaran kan sulit. Oleh karena itu, dicari mereka yang punya pengalaman sebagai guru atau kepala sekolah," katanya.***
Sumber: Pers Depdiknas
PTT Juga Minta Diperhatikan
[ Kamis, 05 Februari 2009 ]
PTT Juga Minta Diperhatikan
BOJONEGORO - Rencana Pemkab Bojonegoro yang ingin menaikkan gaji guru tidak tetap (GTT) setara dengan upah minimun kabupaten (UMK) memicu kecemburuan dari pegawai tidak tetap (PTT) lain. Buntutnya, mereka menuntut agar pemkab juga memperhatikan kesejahteraan para PTT.
Rina, salah satu PTT di Puskesmas Kanor mengungkapkan, lebih dari 200 PTT di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro selama ini kurang mendapat perhatian. Tak hanya belum ada kejelasan nasib, gaji yang mereka terima pun hanya Rp 150 ribu perbulan. ''Bayangkan, kami sudah bekerja hampir sepuluh tahun. Namun, gaji yang kami terima jauh dari kata mencukupi,'' keluh dia kepada Radar Bojonegoro kemarin (4/2).
Dia menuturkan, terkatung-katungnya nasib mereka lantaran terbentur tidak adanya SK bupati yang mereka kantongi. Untuk itu, ia berharap agar pemkab berjuang dan memperhatikan nasib PTT. Sebab, imbuh dia, mereka telah bersabar mengabdi puluhan tahun dengan gaji yang sangat kecil.
''Kami juga punya keluarga yang butuh kesejahteraan. Jika GTT gajinya bisa naik, mengapa kami tidak,'' cetus Rina. ''Kami mohon ada penjelasan (dari Dinkes, Red) dan langkah riil untuk meningkatkan kesejahteraan kami,'' pintanya.
Terpisah, Sekretaris Komisi A Sukur Priyanto mendukung upaya peningkatan kesejahteraan PTT. Sebab, kata dia, PTT yang menjadi tenaga medis dan paramedis di Dinkes ada yang bekerja sampai 20 tahun. ''Saya pikir sangat rasional jika gaji mereka dinaikkan. Dan tidak adil di saat UMK Bojonegoro menembus Rp 700 ribu, namun, gaji PTT masih Rp 150 ribu,'' katanya.
Untuk itu, lanjut Sukur, komisi yangmembidangi hukum dan dan pemerintahan itu bakal memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Yakni, untukmembahas langkah riil yang dapat dilakukan guna mengangkat kesejahteraan PTT.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bojonegoro melalui Sekretaris Disdikda M. Muslih menyatakan, pihaknya tengah menggodok rencana kenaikkan gaji GTT. Yakni, minimal Rp 700 ribu per bulan. Peningkatan itu bakal diusulkan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2009 ini. (dim)
PTT Juga Minta Diperhatikan
BOJONEGORO - Rencana Pemkab Bojonegoro yang ingin menaikkan gaji guru tidak tetap (GTT) setara dengan upah minimun kabupaten (UMK) memicu kecemburuan dari pegawai tidak tetap (PTT) lain. Buntutnya, mereka menuntut agar pemkab juga memperhatikan kesejahteraan para PTT.
Rina, salah satu PTT di Puskesmas Kanor mengungkapkan, lebih dari 200 PTT di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro selama ini kurang mendapat perhatian. Tak hanya belum ada kejelasan nasib, gaji yang mereka terima pun hanya Rp 150 ribu perbulan. ''Bayangkan, kami sudah bekerja hampir sepuluh tahun. Namun, gaji yang kami terima jauh dari kata mencukupi,'' keluh dia kepada Radar Bojonegoro kemarin (4/2).
Dia menuturkan, terkatung-katungnya nasib mereka lantaran terbentur tidak adanya SK bupati yang mereka kantongi. Untuk itu, ia berharap agar pemkab berjuang dan memperhatikan nasib PTT. Sebab, imbuh dia, mereka telah bersabar mengabdi puluhan tahun dengan gaji yang sangat kecil.
''Kami juga punya keluarga yang butuh kesejahteraan. Jika GTT gajinya bisa naik, mengapa kami tidak,'' cetus Rina. ''Kami mohon ada penjelasan (dari Dinkes, Red) dan langkah riil untuk meningkatkan kesejahteraan kami,'' pintanya.
Terpisah, Sekretaris Komisi A Sukur Priyanto mendukung upaya peningkatan kesejahteraan PTT. Sebab, kata dia, PTT yang menjadi tenaga medis dan paramedis di Dinkes ada yang bekerja sampai 20 tahun. ''Saya pikir sangat rasional jika gaji mereka dinaikkan. Dan tidak adil di saat UMK Bojonegoro menembus Rp 700 ribu, namun, gaji PTT masih Rp 150 ribu,'' katanya.
Untuk itu, lanjut Sukur, komisi yangmembidangi hukum dan dan pemerintahan itu bakal memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Yakni, untukmembahas langkah riil yang dapat dilakukan guna mengangkat kesejahteraan PTT.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bojonegoro melalui Sekretaris Disdikda M. Muslih menyatakan, pihaknya tengah menggodok rencana kenaikkan gaji GTT. Yakni, minimal Rp 700 ribu per bulan. Peningkatan itu bakal diusulkan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2009 ini. (dim)
Senin, 02 Februari 2009
GTT Bojonegoro Akan Dapat Gaji Tetap
kelana kota
26 November 2007, 09:20:36, Laporan Dayu Mayasari
GTT Bojonegoro Akan Dapat Gaji Tetap
suarasurabaya.net| Ribuan GTT di Bojonegoro akan mendapatkan gaji tetap. kabar gembira itu disampaikan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Bojonegoro yang berjanji memberikan bantuan insentif sebesar Rp200 ribu perbulan.
Dilaporkan JOE reporter Suara Bojonegoro Indah pada Jaring Radio Suara Surabaya, Senin (26/11), DJOKO SUPENO Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) mengatakan, kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) harus terus ditingkatkan.
Dalam APBD 2007 sudah dianggarkan bantuan sebesar Rp1,7 milyar dan setiap GTT memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan.
Sedang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2007 ditambah menjadi Rp5,6 milyar hanya saja dari 9449 GTT sebanyak 2200 guru sudah mendapat bantuan dari APBD propinsi Jawa Timur aturannya tidak boleh ada penerima ganda.
ALI MANSHUR Kasi Mapenda Kandepag Bojonegoro juga mengatakan GTT yang berada di bawah naungan Depag tidak perlu berkecil hati meski tidak mendapatkan bantuan APBD Kabupaten.
GTT Depag juga mendapatkan bantuan diantaranya Rp200 ribu per bulan yang diterimakan satu tahun sekali dengan total Rp2,4 juta.(may/ipg)
26 November 2007, 09:20:36, Laporan Dayu Mayasari
GTT Bojonegoro Akan Dapat Gaji Tetap
suarasurabaya.net| Ribuan GTT di Bojonegoro akan mendapatkan gaji tetap. kabar gembira itu disampaikan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Bojonegoro yang berjanji memberikan bantuan insentif sebesar Rp200 ribu perbulan.
Dilaporkan JOE reporter Suara Bojonegoro Indah pada Jaring Radio Suara Surabaya, Senin (26/11), DJOKO SUPENO Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) mengatakan, kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) harus terus ditingkatkan.
Dalam APBD 2007 sudah dianggarkan bantuan sebesar Rp1,7 milyar dan setiap GTT memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan.
Sedang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2007 ditambah menjadi Rp5,6 milyar hanya saja dari 9449 GTT sebanyak 2200 guru sudah mendapat bantuan dari APBD propinsi Jawa Timur aturannya tidak boleh ada penerima ganda.
ALI MANSHUR Kasi Mapenda Kandepag Bojonegoro juga mengatakan GTT yang berada di bawah naungan Depag tidak perlu berkecil hati meski tidak mendapatkan bantuan APBD Kabupaten.
GTT Depag juga mendapatkan bantuan diantaranya Rp200 ribu per bulan yang diterimakan satu tahun sekali dengan total Rp2,4 juta.(may/ipg)
Rabu, 28 Januari 2009
Dunia Pendidikan.. PNS Vs GTT.
Wednesday, January 28, 2009
Saya sangat tidak menyangka dunia pendidikan kita ternyata kena IMBAS resesi global. Dan apa yang menjadi cara untuk menyelesaikannya (di banyak sekolah) adalah pengurangan pegawai.
Mungkin gara-gara seminar minggu lalu judul tulisan ini menggunakan Vs segala. Vs atau VERSUS berasal dari bahasa Yunani yang dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan atau berlawanan. Kenapa lalu ada istilah PNS Vs GTT??
Di sekolah (terutama sekolah negeri) terdapat 2 GOLONGAN guru. Yang pertama adalah guru PNS, yaitu guru yang setiap bulannya mendapat gaji dari pemerintah, mendapat tunjangan dari pemerintah, mendapat kesempatan untuk sertifikasi (didahulukan) dan (sebelum adanya seruan pembebasan SPP hingga tingkat SMP), mendapat tambahan pendapatan, yang disebut uang KESEJAHTERAAN dari komite sekolah, mendapat kesempatan (didahulukan) untuk mengikuti penataran, pelatihan, seminar, workshop dan peningkatan profesionalisme lain, medapat kesempatan (didahulukan) untuk memegang jabatan lain selain mengajar (yang otomatis mendapat tambahan bayaran juga).
Di sisi lain terdapat golongan GTT atau GURU TIDAK TETAP atau lebih terkenal dengan istilah guru HONOR. Karena statusnya yang dinyatakan "TIDAK TETAP", GTT mendapat honor 'tidak tetap' dari sekolah (karena jumlahnya berbeda di tiap sekolah, tidak ada juklak resmi tentang berapa seorang guru honor harus dibayar), jatah sertifikasi menunggu PNS habis karena sifatnya yang (katanya..) menunggu giliran, sifatnya yang menjadi PENGGANJAL kekurangan jam mengajar guru PNS yang sekarang ada mungkin besok TIADA. Untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan atau seminar atau workshop dan kegiatan peningkatan profesionalisme lain, seorang GTT hanya bisa menjadi PENGGANJAL apabila guru PNS berhalangan, dianggap beresiko jika PNS kurang menguasai materi seminar atau sang GTT harus bersedia mengorek KOCEK SENDIRI demi ilmu yang ingin didapatnya.
Ketika sekolah-sekolah negeri kini hanya bisa berharap dari dana BOS yang turunnya bagai menanti hujan di saat musim kemarau ini, GTT merupakan orang-orang di baris terdepan yang siap dikorbankan. Tak perduli walaupun GTT sangat dicintai oleh anak didik atau mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan rekan2 PNS, yang mereka lihat adalah dengan mengeluarkan gaji untuk GTT merupakan suatu PEMBOROSAN. Barangkali para pejabat di sekolah lupa, ketika memproses input berupa anak didik, apabila mesin penggodoknya ternyata bermasalah, maka jangan mengharapkan output atau hasil yang sempurna.
Apakah sekarang guru PNS tidak melakukan pemborosan? Wallahu alam bissawab...
Ketika pada saat pembentukan awal RSBI dinyatakan bahwa guru yang mengajar di RSBI harus lulus TOEFL dengan point diatas 500... Minimal pasif berbahasa Inggris.. Dapat menggunakan ICT dalam pembelajaran. Dengan yakinnya saat itu juga dinyatakan 'bagi guru (GTT dan PNS - tanpa dibeda-bedakan -) yang merasa tidak memenuhi persyaratan tersebut, silahkan mengejar atau mundur teratur...'. Ternyata semua tidak terjadi, yang terjadi adalah... 'siap-siap para GTT...diRUMAHkan...'.
Apabila sekolah bersungguh-sungguh dalam MENINGKATKAN MUTU ANAK DIDIK, seharusnya diikuti juga dengan peningkatan KUALITAS PARA PENDIDIKnya. Kenapa tidak dicari (dan dijalankan) sistem yang betul-betul MEMANUSIAKAN manusia, PROFESIONAL dalam menangani setiap permasalahan dengan memandang dari berbagai sisi dan mengelola ANGGARAN dengan lebih baik lagi. Kalau benar niat baik sekolah untuk menurunkan AKUNTAN PUBLIK dalam menangani anggaran, kenapa tak terdengar juga?
Semestinya tiap sekolah kembali kepada harfiahnya sebagai lembaga pendidikan. Dimana seharusnya dapat memberikan PENDIDIKAN kepada anak didik dan masyarakat umumnya. Berikan penyelesaian yang FAIR untuk sekolah, anak didik dan pribadi para guru. Guru yang tidak dapat mengejar ketinggalan dalam mengikuti pola kerja RSBI yang dituntut serba cepat memang sebaiknya dirumahkan atau mutasi ke tempat lain yang memberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Dan hal ini dilakukan melalui serangkaian TEST dan SUPERVISI yang (sekali lagi) FAIR dengan tidak membeda-bedakan status.
Saya sangat tidak menyangka dunia pendidikan kita ternyata kena IMBAS resesi global. Dan apa yang menjadi cara untuk menyelesaikannya (di banyak sekolah) adalah pengurangan pegawai.
Mungkin gara-gara seminar minggu lalu judul tulisan ini menggunakan Vs segala. Vs atau VERSUS berasal dari bahasa Yunani yang dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan atau berlawanan. Kenapa lalu ada istilah PNS Vs GTT??
Di sekolah (terutama sekolah negeri) terdapat 2 GOLONGAN guru. Yang pertama adalah guru PNS, yaitu guru yang setiap bulannya mendapat gaji dari pemerintah, mendapat tunjangan dari pemerintah, mendapat kesempatan untuk sertifikasi (didahulukan) dan (sebelum adanya seruan pembebasan SPP hingga tingkat SMP), mendapat tambahan pendapatan, yang disebut uang KESEJAHTERAAN dari komite sekolah, mendapat kesempatan (didahulukan) untuk mengikuti penataran, pelatihan, seminar, workshop dan peningkatan profesionalisme lain, medapat kesempatan (didahulukan) untuk memegang jabatan lain selain mengajar (yang otomatis mendapat tambahan bayaran juga).
Di sisi lain terdapat golongan GTT atau GURU TIDAK TETAP atau lebih terkenal dengan istilah guru HONOR. Karena statusnya yang dinyatakan "TIDAK TETAP", GTT mendapat honor 'tidak tetap' dari sekolah (karena jumlahnya berbeda di tiap sekolah, tidak ada juklak resmi tentang berapa seorang guru honor harus dibayar), jatah sertifikasi menunggu PNS habis karena sifatnya yang (katanya..) menunggu giliran, sifatnya yang menjadi PENGGANJAL kekurangan jam mengajar guru PNS yang sekarang ada mungkin besok TIADA. Untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan atau seminar atau workshop dan kegiatan peningkatan profesionalisme lain, seorang GTT hanya bisa menjadi PENGGANJAL apabila guru PNS berhalangan, dianggap beresiko jika PNS kurang menguasai materi seminar atau sang GTT harus bersedia mengorek KOCEK SENDIRI demi ilmu yang ingin didapatnya.
Ketika sekolah-sekolah negeri kini hanya bisa berharap dari dana BOS yang turunnya bagai menanti hujan di saat musim kemarau ini, GTT merupakan orang-orang di baris terdepan yang siap dikorbankan. Tak perduli walaupun GTT sangat dicintai oleh anak didik atau mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan rekan2 PNS, yang mereka lihat adalah dengan mengeluarkan gaji untuk GTT merupakan suatu PEMBOROSAN. Barangkali para pejabat di sekolah lupa, ketika memproses input berupa anak didik, apabila mesin penggodoknya ternyata bermasalah, maka jangan mengharapkan output atau hasil yang sempurna.
Apakah sekarang guru PNS tidak melakukan pemborosan? Wallahu alam bissawab...
Ketika pada saat pembentukan awal RSBI dinyatakan bahwa guru yang mengajar di RSBI harus lulus TOEFL dengan point diatas 500... Minimal pasif berbahasa Inggris.. Dapat menggunakan ICT dalam pembelajaran. Dengan yakinnya saat itu juga dinyatakan 'bagi guru (GTT dan PNS - tanpa dibeda-bedakan -) yang merasa tidak memenuhi persyaratan tersebut, silahkan mengejar atau mundur teratur...'. Ternyata semua tidak terjadi, yang terjadi adalah... 'siap-siap para GTT...diRUMAHkan...'.
Apabila sekolah bersungguh-sungguh dalam MENINGKATKAN MUTU ANAK DIDIK, seharusnya diikuti juga dengan peningkatan KUALITAS PARA PENDIDIKnya. Kenapa tidak dicari (dan dijalankan) sistem yang betul-betul MEMANUSIAKAN manusia, PROFESIONAL dalam menangani setiap permasalahan dengan memandang dari berbagai sisi dan mengelola ANGGARAN dengan lebih baik lagi. Kalau benar niat baik sekolah untuk menurunkan AKUNTAN PUBLIK dalam menangani anggaran, kenapa tak terdengar juga?
Semestinya tiap sekolah kembali kepada harfiahnya sebagai lembaga pendidikan. Dimana seharusnya dapat memberikan PENDIDIKAN kepada anak didik dan masyarakat umumnya. Berikan penyelesaian yang FAIR untuk sekolah, anak didik dan pribadi para guru. Guru yang tidak dapat mengejar ketinggalan dalam mengikuti pola kerja RSBI yang dituntut serba cepat memang sebaiknya dirumahkan atau mutasi ke tempat lain yang memberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Dan hal ini dilakukan melalui serangkaian TEST dan SUPERVISI yang (sekali lagi) FAIR dengan tidak membeda-bedakan status.
GTT Jadi CPNS sebelum Pemilu
GTT Jadi CPNS sebelum Pemilu
SURABAYA – Perjuangan panjang guru tidak tetap(GTT) serta tenaga honorer di Surabaya untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akhirnya berbuah manis.
Mereka dijanjikan akan diangkat sebelum pelaksanaan Pemilu 2009. Ketua Forum GTT Surabaya Joko Surono menuturkan, pertemuan antara GTT dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta beberapa hari lalu menghasilkan keputusan tentang pengangkatan tenaga honorer, termasuk di dalamnya ribuan GTT di Surabaya.
Sebelum pemilu pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang keberadaan tenaga honorer di Indonesia. ”Dalam PP itu nasib ribuan GTT akan terselesaikan, termasuk pengangkatan menjadi CPNS,”ujar Joko kemarin. Untuk itu, kata Joko,pada awal Februari sebanyak 60.000 GTT akan bersilaturahmi ke istana negara.
Tujuannya untuk memastikan status serta kejelasan PP yang akan dikeluarkan sebelum Pemilu 2009.Joko juga menjelaskan, dengan adanya PP yang mengatur tenaga honorer, maka 2.500 GTT di Surabaya akan beralih statusnya menjadi CPNS.Dengan begitu, ada kejelasan status yang disandang para GTT di Surabaya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sahudi mengatakan, semua status GTT yang ada di Surabaya sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya. Pihaknya juga berharap semua guru sudah tuntas sepanjang 2009. ”Secara rinci saya tidak tahu persis karena kewenangan pengangkatan semuanya berada di BKD, ”ungkapnya. (Sindo)
SURABAYA – Perjuangan panjang guru tidak tetap(GTT) serta tenaga honorer di Surabaya untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akhirnya berbuah manis.
Mereka dijanjikan akan diangkat sebelum pelaksanaan Pemilu 2009. Ketua Forum GTT Surabaya Joko Surono menuturkan, pertemuan antara GTT dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta beberapa hari lalu menghasilkan keputusan tentang pengangkatan tenaga honorer, termasuk di dalamnya ribuan GTT di Surabaya.
Sebelum pemilu pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang keberadaan tenaga honorer di Indonesia. ”Dalam PP itu nasib ribuan GTT akan terselesaikan, termasuk pengangkatan menjadi CPNS,”ujar Joko kemarin. Untuk itu, kata Joko,pada awal Februari sebanyak 60.000 GTT akan bersilaturahmi ke istana negara.
Tujuannya untuk memastikan status serta kejelasan PP yang akan dikeluarkan sebelum Pemilu 2009.Joko juga menjelaskan, dengan adanya PP yang mengatur tenaga honorer, maka 2.500 GTT di Surabaya akan beralih statusnya menjadi CPNS.Dengan begitu, ada kejelasan status yang disandang para GTT di Surabaya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sahudi mengatakan, semua status GTT yang ada di Surabaya sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya. Pihaknya juga berharap semua guru sudah tuntas sepanjang 2009. ”Secara rinci saya tidak tahu persis karena kewenangan pengangkatan semuanya berada di BKD, ”ungkapnya. (Sindo)
Jumat, 19 Desember 2008
Langganan:
Postingan (Atom)